SEMARANG METRO

28 Juli 2011

Separatisme Berakar dari Ketidakadilan dan Penegakan Hukum Lemah

• Diskusi Panel MIH UKSW

SIDOREJO- Akar masalah dari kemuculan separatisme di Indonesia terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah adanya ketidakadilan, sentimen kesejahteraan serta lemahnya pelaksanaan dan kontrol hukum, Namun dari ketiga sebab itu, ketidakadilan menjadi akar yang paling mendasar.

Hal itu dikemukakan dosen STAIN Salatiga Benny Ridwan MHum, ketika menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Magister Ilmu Hukum (MIH) UKSW, Rabu (27/7).

Diskusi yang digelar di Balairung UKSW itu mengambil topik ”Separatisme di Indonesia: Akar Masalah dan Solusi”. Pembicara lainnya adalah Arie Siswanto SH M.Hum (dosen FH UKSW) dan dosen Universitas Cenderawasih Jayapura Decky Wospakrik SH.

Acara diikuti mahasiswa Fakultas Hukum dan fakultas lainnya di UKSW,organisasi ekstra kampus, LSM. Hadir pula Komandan Kodim 0714 Letkol Inf JX Barreto Nunes dan dari Polres Salatiga.
Benny mengemukakan, separatisme yang sudah berlangsung puluhan tahun sulit sekali dan tidak dapat dihentikan. Bahkan dengan operasi militer sekali pun atau bahkan perundingan damai. ”Karena separatisme adalah menyangkut masalah ketidakadilan,” tandas Benny.

Dikemukakan pula, separatisme muncul akibat kelemahan sistemik, problem sosial kemasyarakatan, organisasi birokrasi dan faktor individu, maka harus mendapat penanganan secara optimal dan sungguh-sungguh.

Sedang Arie Siswanto menyatakan secara historis ada beberapa wilayah di Indonesia yang dapat dianggap sebagai hotspot bagi gagasan separatisme. Yakni Aceh, Papua dan Maluku. Namun tidak berarti wilayah lainnya tidak memiliki potensi timbulnya separatisme.

”Faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan horizontal maupun kesenjangan vertikal antara pusat dengan daerah juga ikut melatarbelakangi gagasan separatisme seperti yang terjadi di Aceh,” tandasnya.
Selain itu, adanya pergeseran norma dan praktek hukum internasional mestinya juga menjadi perhatian Indonesia.
Sehingga, pada level internasional perlu dilakukan penguatan diplomasi untuk meminimalisasi  simpati internasional terhadap gerakan-gerakan separatisme di Indonesia.

Adanya Dialog

Sedang Decky Wospakrik memaparkan materi tentang gerakan separatisme di Papua. Dia mengungkapkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk masalah gerakan separatisme di Papua adalah dengan mengadakan dialog dengan Jakarta untuk pelurusan sejarah bergabungnya Papua ke NKRI.
Sebagai solusi menangkal gerakan separatisme, Benny memaparkan pentingnya nasionalisme, juga peace building, peace making dan peace keeping.

Peace building tidak mudah karena banyak pihak yang akan terlibat seperti agamawan, akademisi dan praktisi pendidikan, selain pihak-pihak yang melakukan separatisme bisa diajak duduk bersama. Peace making juga bisa dilakukan dengan membangun kesadaran perdamaian di antara mereka yang berkonflik.
Sedang dalam peace keeping tidak hanya dibutuhkan kekuatan militer tetapi juga kesadaran moralitas untuk berbagi dan menegur jika ada kesepakatan yang dilanggar. Sedang Arie Siswanto mengungkapkan, salah satu upaya menangkal separatisme bisa dilakukan dengan mengidentifikasi, pemetaan potensi separatisme dan menggali faktor yang dominan. (H53-72)


http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/28/154044/Separatisme-Berakar-dari-Ketidakadilan-dan-Penegakan-Hukum-Lemah